Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional 2015

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyampaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional 2015 di hadapan para pewarta yang telah berkumpul di Gedung 3 lantai 1 BPS, (3/8).

Suryamin didampingi oleh M. Sairi Hasbullah (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS), Yoedi Swastono (Deputi Bidang Koordinasi Poldagri Kemenko Polhukam), Rizky Ferianto (Deputi Bidang Polhukhankam Kementrian PPN/Bappenas), Soedarmo (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri), Muhammad Husain (Programmer Manager IDI UNDP), dan Maswadi Rauf (Dewan Ahli IDI).

Dalam Rilisnya, Suryamin menyampaikan bahwa IDI Nasional 2015 sebesar 72,82 relatif tetap dibandingkan IDI Nasional 2014 sebesar 73,04. Keduanya masih dalam kategori “sedang”. Pada IDI 2015 ini terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan indeks dan lima variabel menurun. Kenaikan terbesar terjadi pada variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.

Terdapat dua indikator baru pada IDI 2015 agar sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini. Dua indikator tersebut yaitu Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN dan Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. (Sumber: Varia Statistik No.6 TH XXXV Agustus 2016)