Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Suryamin menyampaikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional 2015 di hadapan
para pewarta yang telah berkumpul di Gedung 3 lantai 1 BPS, (3/8).
Suryamin didampingi oleh M. Sairi
Hasbullah (Deputi Bidang Statistik Sosial BPS), Yoedi Swastono (Deputi Bidang
Koordinasi Poldagri Kemenko Polhukam), Rizky Ferianto (Deputi Bidang
Polhukhankam Kementrian PPN/Bappenas), Soedarmo (Dirjen Politik dan
Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri), Muhammad Husain (Programmer Manager
IDI UNDP), dan Maswadi Rauf (Dewan Ahli IDI).
Dalam Rilisnya, Suryamin
menyampaikan bahwa IDI Nasional 2015 sebesar 72,82 relatif tetap dibandingkan
IDI Nasional 2014 sebesar 73,04. Keduanya masih dalam kategori “sedang”. Pada
IDI 2015 ini terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan indeks dan lima
variabel menurun. Kenaikan terbesar terjadi pada variabel Partisipasi Politik
dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan.
Terdapat dua indikator baru pada
IDI 2015 agar sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan
kondisi lapangan terkini. Dua indikator tersebut yaitu Kebijakan Pejabat
Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN dan Upaya
Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. (Sumber:
Varia Statistik No.6 TH XXXV Agustus 2016)